Polri Jangan Jadi Alat Pengusaha

Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Arif Nur Alam mengungkapkan, saat ini sudah bukan zamannya lagi institusi Polri memuluskan kepentingan kelompok pengusaha tertentu, menekan pengusaha lain.

Menurutnya, jika polri sampai melakukan tindakan itu, maka tidak akan ada bisnis yang fair lantaran mengandalkan kekuatan  aparat.

"Modus Polisi kalau seperti ini bukan baru, ini dilakukan sejak dulu. Aparat jadi instrumen pemilik modal dalam menekan pelaku usaha lainnya," tegas Arif Nur Alam, Sabtu (16/2/2013).

Arif Nur Alam kemudian mendesak Komisi III DPR RI  mengawasi Kepolisian yang diduga kerap menjadi alat demi kepentingan pelaku usaha tertentu.  

Dicontohkan, kasus tekanan kepada para pengusaha, biasanya terjadi di kawasan Indonesia Timur. Penguasa atau agen tertentu yang memegang suatu produk, ditekan kemudian diarahkan ke perusahaan lain.

"Kasus itu marak terjadi. Ditekan, untuk diarahkan ke perusahaan lain. Dalam ekonomi yang sudah terbuka sekarang ini, pola kartel  harus dihilangkan, pemerintah harus serius bertindak mengawasi," tegasnya.

"Dewan bisa panggil Kapolri guna menegaskan polda dan aparat di daerah tidak menjadi instrumen kelompok tertentu,  menekan hak hidup orang atau perusahan. Aparat diberikan sanksi tegas agar ada efek jera. Polisi  sudah harus keluar dari pola instrumen kelompok modal, meneror bisnis dan sebagai bagian rente dari kelompok tertentu," tegas Arif lagi.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Hanura, Sarifuddin Sudding mendesak Kepolisian untuk menghentikan maraknya kriminalisasi di sektor bisnis.

Pernyataan Sudding, terkait dugaan kriminalisasi dibalik pelaporan agen-agen penjualan produk minuman larutan penyegar Cap Kaki Tiga dengan logo lukisan badak yang dilakukan secara masif dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Sumber: http://www.tribunnews.com